KOMPAK Indonesia: KPK RI Wajib Awasi Dugaan Praktek KKN Pemberian Award Terhadap Penyelenggara Negara

  • Whatsapp
Spread the love

Jakarta, Sobatjuang.id – ┬áDi tengah maraknya kasus perdagangan orang (human trafficking), migrasi Ilegal, pemalsuan dokumen calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), Overcharging dan segudang persoalan yang terus menerus, menarik untuk disorot secara khusus pemberian Aspataki Award 2020 kepada Penyelenggara Negara yang memiliki tugas khusus Pencegahan dan Penanganan Human Trafficking dan Migrasi Ilegal.

Menariknya, pemberian Award dilakukan oleh Asosiasi Perusahaan beranggotakan Perusahaan Pengerah Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang biasa menempatkan PMI ke luar Negeri.

“Perlu diawasi serius oleh KPK RI; ada apa di balik pemberian Award kepada Penyelenggara Negara dari Aspataki yang adalah salah satu Asosiasi P3MI?” sorot Koordinator Koalisi Masyarakat untuk Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia, Gabriel Goa dalam keterangan tertulis kepada media ini, Senin (23/11/2020).

Menyikapi pemberian Aspataki Award 2020, Penggiat Anti Human Trafficking dan Migrasi Ilegal serta Anti Korupsi menyatakan tuntutan sebagai berikut;

Pertama, mendesak KPK RI untuk melakukan investigasi khusus terkait dugaan KKN dalam pemberian Aspataki Award 2020 kepada Penyelenggara Negara dan Aparat Penegak Hukum yang berfungsi khusus untuk mencegah, menangani dan melindungi PMI dari sindikat Human Trafficking dan Migrasi Ilegal.

Kedua, mendesak Penerima Aspataki Award 2020 yang berasal dari Penyelenggara Negara dan Aparat Penegak Hukum, agar tidak terjebak dalam praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Ketiga, mengajak solidaritas Penggiat Anti Human Trafficking dan Migrasi Ilegal serta penggiat Anti KKN untuk mengawasi khusus berbagai dugaan kuat praktek KKN dengan modus operandi pemberian gratifikasi lewat Award-Award atau semacamnya.

Selain tuntutan di atas, Gabriel Goa yang juga Direktur Lembaga Hukum dan HAM, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (PADMA) Indonesia  menyerukan agar kerja-kerja kemanusiaan tidak menjadi modus terselubung praktek KKN dengan berlindung di balik alasan kemanusiaan dan profesionalitas.

“Perlu diselidiki dan diawasi agar modus operandi praktek KKN tidak merajalela. Jika ini bisa dibuktikan secara hukum (penyelidikan), maka ini sangat disayangkan dan menjadi keprihatinan bersama para penggiat kemanusiaan,” tandas Gabriel. (red)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *