Pakar Hukum Margarito Kamis: Presiden Bisa Berikan Abolisi kepada Jumhur dan Syahganda

  • Whatsapp
Spread the love

Jakarta, Sobatjuang.id – Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis menyatakan peristiwa yang mendera aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terhadap Moh Jumhur Hidayat dan Syahganda Nainggolan, yang kini sedang berlangsung di pengadilan, dapat dipandang sebagai kasus politik baik karena memiliki perbedaaan sikap, cara pandang, ataupun penilaian keadaan kepada kekuasaan (pemerintah).

“Karena kasusnya berdimensi politik, Presiden Jokowi dapat memberikan abolisi berupa penghapusan proses hukum seseorang yang sedang berjalan yakni untuk Jumhur Hidayat dan Syahganda Nainggolan. “Hal itu diatur dalam amanat konsitusi pasal 14 ayat 2 UUD 1945, sehingga dibolehkan,” ujar Margarito, Jumat (12/2) di Jakarta.

Dengan demikian, menurutnya, tidak ada larangan bagi Presiden untuk memberikan abolisi kepada Jumhur Hidayat dan Syahganda Nainggolan sebagaimana dijamin berdasarkan konstitusi RI. “Kalau bicara boleh, tentu saja presiden boleh mengeluarkan hak abolisi tersebut, tinggal masalahnya presiden mau ataukah tidak,” katanya.

Margarito menambahkan, pemberian abolisi bagi yang mengalami proses hukum seperti Jumhur Hidayat dan Syahganda tidak bersifat tabu apalagi diharamkan, oleh karena melihat kasusnya yang politis. “Jadi, sama sekali tidak ada larangan prinsip bagi presiden dalam kaitan memberikan abolisi untuk Saudara Jumhur Hidayat dan Syahganda,” jelas Margarito.

Ia mengungkapkan, sesuai amanat konstitusi pula, abolisi dapat dikeluarkan oleh presiden dengan menempuh porsedur persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. “Presiden harus memperhatikan pertimbangan sekaligus persetujuan DPR dalam pemberian abolisi ini,” pungkas Margarito.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *