Untuk Bela Jumhur Hidayat, Tim Kuasa Hukum Akan Hadirkan Saksi Ahli Ekonomi dan Pidana

  • Whatsapp
Spread the love

Jakarta, Sobatjuang.id – Tim kuasa hukum aktvis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Moh Jumhur Hidayat (MJH) akan menghadirkan saksi ahli ekonomi dan ahli hukum pidana ke persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, untuk membela kliennya yang kini menjadi terdakwa penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian.

Read More

“Ahli berikutnya kami ada dua lagi, ahli pidana dan ekonomi,” kata Tim Kuasa Hukum MJH, Oky Wiratama Siagian, saat ditemui di luar ruang sidang PN Jakarta Selatan, Jakarta, Senin kemarin.

Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan, Agus Widodo mengumumkan sidang untuk kasus Jumhur Hidayat akan kembali berlangsung pada Kamis (27/5), dengan agenda mendengar pendapat ahli dari tim penasihat hukum.

Walaupun demikian, Oky belum dapat menyebut nama-nama ahli yang akan dihadirkan ke persidangan berikutnya.

Sejauh ini, tim kuasa hukum telah menghadirkan Ahli Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Josua Sitompul dan Ahli Bahasa dari Universitas Pancasila, Yamin.

Dalam keterangannya saat persidangan, Senin (24/5), Yamin mengatakan tuduhan adanya unsur kebencian pada cuitan Jumhur, yang menjadi sumber dakwaan jaksa, sulit dibuktikan, karena kata “kebencian” punya makna yang abstrak.

Jumhur Hidayat, Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) didakwa oleh jaksa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kericuhan.

Dalam dakwaannya, tim jaksa penuntut umum (JPU) menuduh Jumhur Hidayat berusaha menciptakan kebencian antargolongan pengusaha dan buruh lewat cuitannya di Twitter.

Terkait dakwaan itu, Jumhur Hidayat dijerat dua pasal alternatif, yaitu Pasal 14 Ayat (1) juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP atau Pasal 45A Ayat (2) jo. Pasal 28 Ayat (2) UU No.19/2016 tentang Perubahan UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dakwaan jaksa bersumber pada cuitan Jumhur di media sosial Twitter tertanggal 7 Oktober 2020. Isi cuitan itu, “UU ini memang utk PRIMITIVE INVESTORS dari RRC dan PENGUSAHA RAKUS. Kalau INVESTOR BERADAB ya seperti di bawah ini: 35 Investor Asing Nyatakan Keresahannya terhadap Pengesahan UU Cipta Kerja.

Dalam cuitannya, Jumhur Hidayat turut mengutip tautan (link) berita yang disiarkan oleh Kompas.com berjudul “35 Investor Asing Nyatakan Keresahannya terhadap Pengesahan UU Cipta Kerja”.

Namun, menurut keterangan Jumhur Hidayat, yang kerap disampaikan pada berbagai kesempatan, cuitannya tersebut merupakan murni kritik terhadap pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Jumhur Hidayat sendiri sejak beberapa waktu lalu telah menjalani sidang secara offline (langsung) dari ruang sidang PN Jaksel.

Jumhur Hidayat ditangkap sejak Oktober tahun lalu oleh tim Bareskrim Polri di kediamannya di bilangan Cipete, Jakarta Selatan dan saat ini sudah berada dalam tahanan luar sehingga tidak lagi mendekam di rutan Bareskrim Polri.

Adapun tim kuasa hukum Jumhur Hidayat merupakan gabungan tim pengacara LBH Jakarta dan Lokataru Indonesia atau disebut Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD). Tim kuasa hukum ini sempat melakukan aksi walk out di pengadilan dalam sidang beberapa waktu lalu. (beritaedisi.com)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *