BNPT-FKPT Jakarta Gelar Ngopi Coi Bertema Saring Baru Posting

  • Whatsapp
Spread the love

Jakarta, Sobatjuang.id – Badan Koordinasi Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) DKI Jakarta menggelar Webinar “Talkshow Ngopi Coi” dalam rangka Pencegahan Terorisme tentang Literasi Digital tahun 2021 pada Jumat (20//2021) di Hotel Teras Kita, Jakarta.

Kegiatan bertajuk Saring Baru Posting ini ini diisi oleh Kasubdit Pengamanan Objek Vital dan Transportasi BNPT, Kolonel  Mar.. Wahyu Herawan, M.Sc., aktor dan dosen Annisa Putri Ayudya, dan Wartawan Senior Republika, dosen dan Kandidat Doktor Ilmu Politik, Drs. Selamat Ginting, M.SI.Kom, dan Ketua FKPT DKI Jakarta, Drs. Taufan Bakrie, M.Si  yang digelar secara virtual dan diikuti hampir 150 peserta dari pelbagai kalangan.

Read More

Dalam sambutannya, Ketua FKPT Jakarta Taufan, menyampaikan tema literasi digital terkait pencegahan kekerasan dan aksi terorisme bagi aparatur pemda DKI Jakarta, mahasiswa, pegiat sosial hingga anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) merupakan persoalan yang penting yang terus dibicarakan.

 “Saya pernah mewawancarai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terpapar karena literasi radikal dari media sosial. Penyebaran massif pemikiran radikal ini bisa mengenai siapa saja termasuk kalangan milineal,” imbuhnya.

Taufan menyoroti efek kemenangan Taliban di Afghanistan baru-baru ini di mana banyak warganya yang berusaha untuk mencari suaka ke Indonesia.

Hingga kini, lanjut orang nomor satu di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) di Jakarta ini ada 5000 warga asing yang mencari suaka di Indonesia termasuk dari Afghanistan.

“Anda bisa bayangkan kalau pemikirin radikal ini dikembangkan di Indonesia dari warga asing dari interaksi keseharian mereka dengan warga Jakarta,” kata Taufan.

Selain mengurusi para pencari suaka yang bekerjasama dengan Badan Dunia UNCR, Taufan juga menyebut adanya pembinaan 50 orang narapidana teroris (Napiter). Pembinaan ini menyangkut sosialisasi kembali ideologi Pancasila, moderasi keagamaan hingga pemberian sembako secara rutin.

Terkait kalangan milineal, Kasubdit Pengamanan Objek Vital dan Transportasi BNPT, Kolonel  Mar.. Wahyu Herawan, M.Sc.  Kasubdit Pam Obvit, Kolonel Mar. Wahyu Herawan, M.Sc. yang mewakili  Direktur Pencegahan Brigjen (Pol) R. Ahmad Nurwakhid, SE, MM   menambahkan bahwa kaum milineal ini adalah mereka yang sedang mencari jati diri atau identitas dan merupakan kelompok yang paling mudah terpapar radikalisme.

“Karena itu, melalui giat ngopi coi bertema literasi digital aparatur desa dan warga milineal pada umumnya diharapkan bisa memberikan pemahaman tentang bahaya paham radikalisme,” paparnya.

BNPT menilai, aksi-aksi terorisme masih menjadi ancaman nyata bagi keutuhan negara kesatuan republik indonesia. Hal ini setidaknya tergambar dari hasil survey nasional tentang daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme dan terorisme yang dilaksanakan oleh BNPT tahun 2017 dan 2018 dengan rerata skor 42,58 dari rentang 0 – 100, atau kategori sedang.

Data penanganan konten radikalisme dan terorisme dari kemenkominfo tahun 2017 sampai dengan maret 2019 sudah berjumlah 13.032 konten. Dan hasil survey nasional tentang daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme dan terorisme yang dilaksanakan oleh BNPT tahun 2019 penggunaan medsos dalam mencari informasi mengenai agama termasuk tinggi (skor 39,89) dalam internalisasi kearifan lokal termasuk pemahaman agama.

“Penggunaan medsos yang tinggi merupakan tantangan karena menjadi media efektif penyebaran konten radikal. tetapi menjadi peluang emas untuk intensifikasi penyebaran konten kontra-radikal,” paparnya.

Sementara nara sumber dari media, Selamat Ginting mengatakan bahwa kelompok radikal di dalam dan luar negeri sangat intensif dalam memanfaatkan  media untuk melakukan kampanye publik untuk menarik simpati terhadap aksi teror yang mereka lakukan. Narasi-narasi kebencian, menyebar hoaks, bahkan menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan ideologi bangsa ini selalu disebarkan baik melalui media sosial maupun pers. 

“Pemerintah dan Pers harus terus membangun kerjasama untuk terus mengkampanyekan pencegahan literasi digital kekerasan ini. Kegagalan membangun korelasi ini akan berdampak dimanfaatkan pers dan media sosial sebagai agen penyebaran aksi teror oleh kaum teroris,” pungkasnya. (Zul)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *