Diprakarsai Senior BNP2TKI Agusdin Subiantoro dan Yunafri, Paguyuban Alumni Gelar Webinar HUT ke 15 Terkait Masa Depan BP2MI

  • Whatsapp
Spread the love

Jakarta, Sobatjuang.id – Bertepatan hari lahir/HUT BNP2TKI –kini BP2MI (Badan Pelindungan Buruh Migran Indonesia), pada Rabu, 8/9/2021, bertempat di sebuah cafe di Kawasan Kota Bekasi, Jawa Barat, para alumni BNP2TKI yang tegabung dalam wadah paguyuban Alumni BNP2TKI menggelar sarasehan dalam bentuk webinar, bertema, “Dinamika Perkembangannya Lahirnya UU No.18 Tahun 2017 dan Dampak Transformasi Pelayanan Pekerja Migran.”

Acara tersebut digelar untuk mengisi momentum HUT BNP2TKI ke 15 yang kini secara kelembagaan telah berubah menjadi BP2MI.

Webinar itu diinisiasi oelh mantan Deputi Penempatan BNP2TKI, Agusdin Subiantoro dan Mantan Kepala Biro Perencanaan BNP2TKI, Yunafri. Turut terlibat sebagai narasumber di webinar antara lain dua mantan Kepala BNP2TKI, Moh Jumhur Hidayat serta Gatot Abdullah Mansyur.

Acara diskusi/webinar ditayangkan secara Zoom kepada para mantan pejabat BNP2TKI/BP2MI baik yang berada di dalam maupun di luar negeri, di antaranya Dubes RI di Malaysia, Hermono yang pernah menjabat Sestama BNP2TKI, serta melibatkan Staf Kedeputian Pelindungan BNP2TKI, Khusnu yang kini menjadi Atase Perhubungan Kedutaan Besar RI di Belanda.

Diskusi yang dipandu oleh Hendra Setiawan, mantan Tenaga Profesional BNP2TKI ini dihadiri pula oleh Bandarsyah, mantan Kepala Biro Kepegawaian BNP2TKI, termasuk Mahmud F Rakasima selaku mantan Tenaga Profesional Kepala BNP2TKI Bidang Media yang didampingi oleh Edi Sucipto, Toha Al Mansur, serta Zulfikri.

Hadir pula di webinar sejumlah mantan pejabat eselon 1 dan 2 BNP2TKI.

Menurut Yunafri, syukuran HUT BNP2TKI ini diadakan sebagai bentuk kepedulian para senior, khususnya terhadap dinamika yang berjalan dalam pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Dengan dirgahayu BNP2TKI/BP2MI ini kita mengingat kembali momentum tanggal kelahiran lembaga BNP2TKI yang kini bertransformasi menjadi BP2MI. Semoga semakin mengukukuhkan lembaga ini sebagai ujung tombak pelayanan penempatan dan pelindungan PMI, dan semoga pula BP2MI dapat terus meraih kinerja terbaik serta selalu berinovasi dalam pelayanan demi kesejahteraan PMI dan keluarganya,” ujarnya.

Yunafri tak lupa mengucapkan terimakasih kepada para perintis BNP2TKI dan pembina para PNS/ASN lintas instansi, yang pernah mengabdi serta bertugas diperbantukan di BNP2TKI, kemudian melanjutkan perdjuangannya di wadah BP2MI.

Sementara itu, Mantan Deputi Penempatan BNP2TKI, Agusdin Subiantoro menjelaskan, transformasi BNP2TKI menjadi BP2MI menimbulkan dampak perubahan yang mendasar bagi pelayanan penempatan dan pelindungan PMI.

Sedikitnya, kata Agusdin, ada ada 5 hal penting yang perlu menjadi catatan bagi perbaikan pelayanan kepada pahlawan devisa ini.

Pertama, yaitu adanya ketidaksamaan visi dalam memahami implikasi dalam pembuatan aturan turunan dari UU Nomor 18 Tahun 2017. Agusdin mencontohkan, aturan soal zero cost dalam penempatan PMI perlu dibuat aturan, agar bisa dipahami secara benar sesuai dengan semangat yang terkandung dalam UU No. 18/2017.

Belum lagi, tambahnya, soal Awak Buah Kapal (ABK) yang hingga detik ini belum ada kejelasan aturan turunannya dari UU No 18/ 2017.

Kedua, soal kelembagaan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang akan dikembangkan di daerah baik provinsi maupun kabupaten. Semisal layanan PMI yang akan dikembangkan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, lalu bagaimana PMI yang ada di Purworedjo dan belum memiliki LTSA bisa terlayani.

“Ketiga, instansi apa saja yang terlibat dalam bisnis proses penempatan dan pelindungan PMI. Selain peran pemerintah pusat dan daerah, bagaimana aturan yang ada nanti dapat mengatur peran swasta atau P3MI dalam arus proses ini.”

Keempat, soal SDM BP2MI dan PMI, agar SDM yang ada saat ini mampu memberikan pelayanan lebih optimal sesuai diamanatkan UU No. 18/2017.

Menurut Agusdin, dalam hal penempatan PMI, perlu roadmap yang jelas sampai kapan penempatan PMI sektor domestik/rumah tangga dapat terus dipertahankan, dan sejauhmana pula penempatan PMI berketrampilan alan dikembangkan secara terus-menerus.

Ditambahkan Agusdin, terkait kolaborasi pusat dan daerah, yang melibatkan institusi RI di luar negeri. BP2MI perlu mengatur dengan jelas kolabari antara BP2MI dengan P3MI, instansi pendukung penempatan PMI lainnya seperti BLK, Sarkes (Sarana Kesehatan), serta tetap melibatkan kantor perwakilan pemerintah di luar negeri guna menjembatani informasi permintaan job order dan evaluasi agensi penempatan di luar negeri.

“Harapan saya sebagai pihak yang pernah lama berkecimpung di BNP2TKI, melalui syukuran atau dirgahayu BNPTKI dan BP2MI ini, ke depan cita-cita untuk mewujudkan peningkatan harkat dan martabat PMI semakin menjadi kenyataan,” ungkap Agusdin. (zul)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *