Kabar Baik, Kini FKPT Bisa Cari Sponsor Kegiatan dari Swasta

  • Whatsapp
Direktur Pencegahan BNPT RI Brigjen Pol Ahmad Nurwakhid dan Ketua FKPT Jakarta, Drs. Taufan Bakrie, M.Si (sebelah kiri).
Spread the love

Jakarta, Sobatjuang.id ¬ Baru 1 tahun lalu Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) DKI Jakarta  dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menorehkan rekor baru di Museum Rekor Indonesia (MURI). Rekor itu didapat lantaran lembaga plat merah ini berhasil mengumpulkan 1.064 karya video pendek dari kalangan pelajar SMA dan sederajat yang akan dilombakan.

Jangan tanya soal dana yang dikucurkan. Tidak sedikit. Dana itu diperoleh hasil kerja keras teman-teman FKPT Jakarta. “Kalau tahu dulu kami diperbolehkan mencari dana dari sponsor, tentu kami gak akan kerepotan. Peluang sponsor ada, tapi kami ragu dan cemas jika ada temuan kan bisa jadi pelanggaran,” ujar Kepala Bidang Pemuda dan Pendidikan FKPT Jakarta, Ir Hamry Gusman Zakaria, MM  ditemui pada pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program FKPT Tahun 2021 di Hotel Aryaduta di Jakarta, Rabu (21/10/2021).

Read More

Rapat yang dipimpin oleh Direktur Pencegahan BNPT RI Brigjen Pol Ahmad Nurwakhid salah satu bahasannya yaitu menjelaskan tentang isi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.

Hadir pada Monef FKPT Jakarta ini, Ketua FKPT Jakarta, Drs. Taufan Bakrie, M.Si, Sekretaris, Ricko, Ketua Bidang Media Massa dan Hukum, Zulfikri, Ketua Bidang Pemuda dan Pendidikan, Humry  Gusmana Zakaria, Ketua Bidang Perempuan dan Anak, Nieke, Ketua Bidang Penelitian Mulawarman, dan Ketua Bidang Agama, Sapruddin.

Nurwakhid menjelaskan, Perpres No. 7 Tahun 2021 ini belum banyak lembaga pemerintah, termasuk FKPT di daerah yang belum mengetahui apa kandungan isinya.  Jadi wajar, jika FKPT pun masih takut dan cemas mencari dukungan dana sponsor dari pihak swasta.

Mantan petinggi di Densus 88 ini menambahkan, bahwa pada Pasal 11 disebutkan bahwa Pendanaan RAN PE bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perltndang-undangan.

“Jadi, pada poin ketiga itu jelas disebutkan bahwa instansi pemerintah seperti BNPT dan FKPT dibolehkan untuk mencari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” paparnya.

Presiden Jokowi, lanjutnya, memang menginginkan agar aturan itu dibuat untuk memudahkan semua kegiatan pemerintah itu bisa berjalan dengan baik, dengan cara bermitra dengan BUMN/ BUMD serta swasta dan menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

RAN PE ini seluruhnya ada 12 pasal. Isinya membahas soal ekstremisme, kekerasan, dan terorisme. Diundangkan pada 7 Januari 2021, judul lengkap beleid itu adalah Peraturan Presiden berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *