Salam Lintas Agama kembali dipersoalkan Pakar M. Rizal Fadillah. Simak Apa Kata MUI

  • Whatsapp
Pak Jokowi Minta Dikritik, Hipokrisi dalam Demokrasi?
Spread the love

SOBATJUANG.ID – Salam Lintas Agama kini seolah sudah menjadi tren sebagai salam pembuka. Salam itu sudah lazim di pakai dari mulai pemilihan RT/ RW hingga dipakai dikalangan pejabat pemerintahan.

Menariknya, Salam Lintas Agana kini Kembali dipersoalkan oleh pakar politik dari Bandung M Rizal Fadillah yang rajin menulis setiap hari usai subuh.

Menurut Rizal, Salam Lintas Agama ini menjadi budaya yang dikembangkan dan  disosialisasikan. Kadang tidak sesuai tempat. Bahkan bagi para pejabat seolah wajib untuk bersalam seperti ini. Padahal hal tersebut tidak memiliki landasan aturan yang jelas. Nampaknya ada ketakutan baru jika tidak bersalam lengkap maka dianggap intoleran, fanatik, bahkan radikal.

Rizal melihat, bahwa salam keagamaan berdampak pada keimanan karena berkaitan dengan keyakinan dan tanggung jawab ketuhanan. Bagi muslim itu ada syariat yang bisa berkategori haram, halal, atau syubhat. Memasuki domein keagamaan orang lain bukan hal ringan, ada konsekuensi keagamaan pada masing-masingnya.

“Toleransi bukanlah mencampuradukkan semua simbol agama. Konsepsi dasarnya adalah masing-masing berjalan pada rel ajarannya. Menghormati akan adanya perbedaan bukan dengan memaksakan persamaan atau menyatukan. Inilah yang salah dalam menerapkan makna toleransi di negeri ini pada saat ini,” tegas Rizal

Dia melihat, gejala salam lintas agama ini sebagai gejalan “ikut-ikutan.” Padhal, dalalm ajaran Islam menggaris bawahi prinsip “man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum ” (barangsiapa ikut-ikutan pada budaya suatu kaum, maka ia adalah bagian dari kaum itu). Oleh karenanya   budaya ikut-ikutan tanpa dalil yang mendasarinya merupakan perilaku buruk dan terlarang.

Tasyabbuh atau budaya ikut-ikutan dapat membahayakan keimanan jika yang diikuti itu adalah ritual atau dogma keagamaan umat lain. Membahayakan fikiran atau mindset ketika yang diikuti dapat membalikkan akal sehat, seperti toleransi yang dimaknai sinkretisme. Dapat juga membahayakan karakter atau kepribadian di mana identitas diri menjadi hilang. Muslim yang menjadi bukan muslim.

Dia melihat, dibudayakan salam lintas agama secara masif baik kepada institusi birokrasi maupun komunitas publik dengan tanpa memperhatikan penghormatan pada perbedaan keyakinan keagamaan, akan menjadi langkah kontra produktif dan rentan perpecahan. Pemaksaan sistematis adalah upaya yang tidak sehat.

“Stop sinkretisme salam dari shalom hingga namo buddhaya. Hindari mencampurkan baurkan salam sejahtera dengan om swastyastu. Demi kebajikan bangsa maka tempatkanlah salam keagamaan pada proporsinya,” tutup Rizal.

Ternyata tahun 2019, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur sudah mengeluarkan Fatwa tentang Salam Lintas Agama ini. Tepatnya pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V MUI 2019, di Lombok, Provinsi NTB, pada Ahad (13/10/2019).

Rakor menghasilkan Surat Edaran yang mengimbau para pejabat tak menyampaikan salam lintas agama saat menyampaikan sambutan di acara resmi.

“Jadi, imbauan itu bukan tanpa dasar. Itu merupakan salah satu hasil dari Rakernas MUI di NTB bulan Oktober lalu,” kata Ketu MUI Jatim, KH. Abdusshomad Buchori seperti dikutip laman ROL pada Senin (11/11/2019) silam.   

Isi edarannya, yaitu MUI Jatim menyerukan agar pejabat tidak memakai salam pembuka semua agama saat mengawali sambutan acara resmi. Sebab, memakai salam semua agama, bukan wujud toleransi.

“Seruan MUI Jatim ini kemudian diamini oleh Sekjen MUI Pusat (Anwar Abbas). Seruan MUI Jatim bukan tanpa dasar, justru kami ini ingin meluruskan ummat, agar tidak mencapuradukkan agama,” ujar dia. 

Kiai Somad menjelaskan, salam yang ucapkan merupakan doa, dan doa adalah ibadah. Setiap agama, kata dia, punya cara masing-masing dalam menyampaikan salam, sehingga tidak baik jika mencampuradukkan ibadah satu dengan yang lain.

Imbauan ini, kata Kiai Somad, merupakan wujud toleransi dan kerukunan antar agama. Dia menilai masyarakat tidak paham, jika menganggap seruan MUI Jatim bentuk tidak toleransi antar agama.

Imbauan MUI Jatim ini terlampir dalam surat bernomor 110/MUI/JTM/2019 yang diteken Ketua MUI Jatim KH. Abdusshomad Buchori pada Jumat, 8 November 2019. Ada delapan poin dalam surat imbauan itu, yakni meminta para umat Muslim membaca salam sesuai dengan agamanya, tidak memakai salam agama agama dalam sambutan. (Zul)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *