Bantu Dampingi Masalah PMI, Badan Buruh PP Programkan Dai Migran School Tahun 2022

  • Whatsapp
Spread the love

Sobatjuang.id, Jakarta – Sejak dibuka penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Korea Selatan (2004) dan Jepang tahun 2000-an, sudah ribuan PMI dari seluruh Indonesia yang bekerja ke sana. Penempatan PMI ke kedua negara itu berlangsung dalam mekanisme penempatan antara pemerintah (government to government). Dalam skema G to G ini, kedua negara Korsel membutuhkan pekerja di 5 sektor industri, yaitu manufaktur, perikanan, perkebunan, konstruksi, dan jasa.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sepanjang Januari-Mei 2019 terdapat 2.222 orang PMI yang dikirim ke Korsel. Ketua Badan Buruh & Pekerja Pemuda Pancasila, Jamaludin Suryahadikusuma  menuturkan industri di Korsel membutuhkan banyak tenaga kerja yang harus didatangkan dari negara lain, termasuk Indonesia.

“Tahun 2019, negeri Ginseng ini membutuhkan 8.800 pekerja dari Indonesia. Data kami mencatat hingga Mei baru 2.222 orang pekerja asal Indonesia yang dikirim,” ujarnya kepada sobatjuang.id di Jakarta, Selasa (26/7/2022).

Jamal menuturkan baik Korea maupun Jepang, pemerintah berperan aktif dalam penempatan dengan model mekanisme penempatan antara pemerintah (government to government/ G to G). Di luar skema G to G, kedua negara maju ini juga memiliki model penempatan antar swasta atau Private to Private/ P to P untuk sector perikanan dan pertanian.

“Apapun skema penempatannya, PMI yang dikirim ke Korsel, Jepang dan negara lain harus melalui sejumlah tahapan tes yakni verifikasi dokumen, ujian bahasa, dan ujian kemampuan,” tegasnya.

Mantan Anggota Satgas TKI Terancam Hukuman Mati era Presiden SBY ini menuturkan bahwa  bagi pemerintah Indonesia, dari penempatan PMI ke Korsel dan Jepang saja telah berhasil memberikan pemasukan yang besar bagi devisa (remitansi). Secara umum, remitansi tahun 2018 yang tercatat di BRI sebesar 218 Trilyun Rupiah.

“Penempatan PMI Indonesia ke Korea, Jepang dan negara lain adalah merupakan salah satu solusi jitu mengatasi permasalahan pengangguran di dalam negeri di tengah keprihatian pemerintah pusat dan daerah yang kian tidak mampu memberikan kesempatan kerja di tengah era pemulihan ekonomi pasca Pandemi ini,” imbuhnya.

B2P3 Dai Migran School

Jamal menuturkan, dibalik pemasukan remitansi yang tinggi dari pengiriman devias PMI ini, sesungguhnya ada masalah-masalah sosial-religius yang dialami PMI selama bekerja di luar negeri. Permasalahan ini timbul karena adanya benturan budaya (cultural shock) di mana PMI berasal umumnya dari wilayah pertanian di desa dengan kondisi kerja di negara yang super maju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya.

Sebagai contoh, PMI di Korea dan Jepang, rata-rata gaji yang mereka berkisar antara Rp 25-40 juta per bulan. Dengan gaji yang tinggi itu, umumnya mereka hidup foya-foya, konsumeristis, hedonis, hingga sex bebas.  Tak sedikit, PMI di Korea ketika sudah gajian di akhir pekan mereka pergi ke Hongkong untuk bercinta dengan kekasihnya sesama PMI.

Berangkat dari permasalahan tersebut, Badan Buruh & Pekerja Pemuda Pancasila (B2P3)    terpanggil untuk mengadakan program Pengiriman Da’i ke mancanegara  melalui program  Bernama Da’i Migran School. Melalui program ini, diharapkan, para Da’i ini nantinya di luang waktu liburan mereka, aktif mengadakan kegiatan pendampingan atas masalah ketenagakerjaaan maupun masalah social keagamaan kepada sesama PMI.

“Seperti diketahui, banyak sekali PMI yang membutuhkan pendampingan misal ketika orangtuanya meninggal di tanah air, mereka tidak mengerti bagaimana melakukan sholat gaib, mendoakan orangtuanya. Atau ketika ada PMI yang meninggal, mereka juga tidak tahu bagaimana memandikan dan mensholatkan jenazah,” pungkas Jamal.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *